Gubernur Andi Sudirman Temui  Dirjen Bina Pemdes, Bahas Peta Batas Desa di Sulsel

MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mendorong percepatan penyelesaian peta batas desa yang akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Baca juga: Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kota Parepare di Kantor Perpustakaan dan Satpol PP

Hal itu diakui oleh Andi Sudirman usai menemui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo di Kantor Gubernur Sulsel, Jum’at (20/5/2022).

“Beberapa hal kami diskusikan bersama. Salah satunya mengenai peta batas desa di Provinsi Sulawesi Selatan. Kita tentu mendukung upaya dari Ditjen Pemdes Kemendagri dalam penyelesaian peta batas desa, ” ungkapnya.

Baca juga: Jalin Silaturahmi, Kadis Kominfo Jatim Kunjungi Dinas Kominfo SP Sulsel

Dirinya berharap, dengan penetapan batas desa ini pula, juga termasuk dalam mendorong pengembangan desa. 

“Kita tentu mendorong untuk pengembangan usaha di Desa. Termasuk dalam mendekatkan dan memberikan pelayanan administratif yang lebih baik bagi masyarakat, ” jelasnya.

Baca juga: Masuk 10 Besar, Tim PPD Kementerian PPN-Bappenas Mulai Nilai Sulsel

Apalagi di Sulsel, kata dia, memiliki kekayaan pariwisata panorama alam. Hal ini juga sebagai wujud pemulihan sektor pariwisata yang akan berdampak pada perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyampaikan, bahwa pihaknya tengah fokus dalam melaksanakan kegiatan dalam asistensi teknis penetapan dan penegasan batas desa. Hal ini sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, mengamanatkan target waktu dan lokasi penyelesaian peta batas desa mulai tahun 2021 hingga 2023. 

Baca juga: Kunker ke SMK Kehutanan Negeri Makassar, Komisi IV DPR RI Dukung KLHK Pemenuhan Kebutuhan SDM di Sektor kehutanan

"Ini untuk menjadi referensi dalam online single submission (OSS) yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang berikutnya menjadi peta tematik yang akan dioverlai peta-peta yang lain. Jadi setiap Desa, kita ketahui potensi ril berdasarkan peta tematik yang dihimpun dari tim satu peta Indonesia pada Kementerian Perekonomian, ” ungkapnya.

“Hingga saat ini dalam hal penyelesaian peta batas desa di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah selesai sekitar 65 desa dari 2.255 desa, " sebutnya.

Baca juga: Walikota Makassar Silaturahmi Dengan Diaspora Muslim Indonesia di Washington Dc

Pihaknya pun mendorong dalam percepatan pembentukan wirausaha di Indonesia. Termasuk dalam pengembangan wisata di Desa.(***)